Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengusulkan penggunaan mata uang digital dan teknologi blockchain untuk melindungi ekonomi nasional dari kemungkinan pembatasan internasional. Dalam sebuah wawancara dengan Channel 10, sang perdana menteri menyatakan bahwa negara harus bersiap sejak dini menghadapi skenario jika sistem perbankan konvensional terkena sanksi, serta mengembangkan jalur pembayaran lintas negara alternatif. Kekhawatiran ini kabarnya dipicu oleh rencana dari Inggris, Prancis, dan Kanada untuk membatasi impor dari permukiman di Tepi Barat.

Usulan tersebut menuai penolakan keras dari Bank of Israel, yang menegaskan bahwa aset kripto tidak dapat menggantikan peran perbankan koresponden, jaringan kliring, maupun kepercayaan dari investor institusional. Bank sentral tersebut menyatakan bahwa pihak berwenang sebaiknya memperkuat hubungan dengan mitra global dan menghindari isolasi, alih-alih mencari jalan keluar melalui skema keuangan alternatif. Lebih dari 100 ekonom—termasuk mantan gubernur bank sentral, Jacob Frenkel, dan sejumlah peraih Nobel—menentang rencana tersebut dalam sebuah surat terbuka. Mereka memperingatkan bahwa langkah ini justru akan memicu hilangnya investasi, meningkatnya pengangguran, serta membuat Israel terjerumus ke dalam kondisi serupa dengan Afrika Selatan di era apartheid, Iran, atau Rusia.

Pernyataan perdana menteri tersebut juga memicu gelombang kritik politik di dalam negeri menjelang pemilihan umum Knesset. Pesaingnya, mantan Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Gadi Eizenkot, menyebut rencana itu sebagai ancaman keamanan; ia berpendapat bahwa beralih ke mata uang kripto akan melumpuhkan sektor teknologi tinggi dan membuat perusahaan-perusahaan global enggan beroperasi di Israel. Pemimpin oposisi Yair Lapid turut mengecam inisiatif tersebut. Para pakar sepakat bahwa industri teknologi sangat bergantung pada integrasi yang mulus dengan modal global