Pemerintah Venezuela mengumumkan rencana regulasi komprehensif untuk industri hidrokarbon yang pada praktiknya mengakhiri monopoli historis yang dikuasai perusahaan negara Petroleos de Venezuela SA (PDVSA). Proposal tersebut menetapkan kerangka operasional yang lebih transparan untuk mendorong masuknya modal swasta kembali ke sektor energi negara.

Menurut draf sepanjang 63 halaman, untuk pertama kalinya perusahaan asing dan domestik akan memperoleh akses langsung ke kegiatan penyulingan minyak (oil refining), pengolahan minyak berat (heavy oil upgrading), dan perdagangan internasional. Kerangka regulasi baru ini secara formal mencabut Venezuelan Oil Law tahun 1943 beserta undang‑undang terkait 1969. Paralel dengan itu, PDVSA telah mulai mengirimkan kontrak standar kepada kontraktor internasional untuk memulai negosiasi formal.

Restrukturisasi radikal industri ini terjadi di tengah perubahan rezim. Reformasi tersebut menyusul penggulingan Nicolas Maduro pada Januari yang difasilitasi oleh intervensi AS, serta alih kekuasaan kepada Presiden sementara Delcy Rodriguez.

Menanggapi transisi politik ini, US Treasury meluncurkan program tiga fase untuk mencabut sanksi minyak dan finansial. Tujuan Washington adalah reintegrasi cepat ekonomi Venezuela ke sistem keuangan internasional dan stabilisasi pasokan crude.

Sebagai imbalan atas akses ke ladang, Caracas akan menegakkan standar teknologi ketat. Investor diwajibkan melakukan lokalisasi sumber daya, mengkonsolidasikan ladang‑ladang berdekatan menjadi blok tunggal, menyerahkan data secara transparan kepada pemerintah, serta melakukan pemantauan emisi karbon.

Menurut Elizabeth El‑Khouri, seorang arbitrator industri, ketentuan baru ini mewajibkan penerapan metode enhanced oil recovery (EOR) pada semua proyek. Kementerian Minyak Venezuela dan Kementerian Komunikasi sejauh ini belum bersedia mengomentari jadwal spesifik pelaksanaan proposal tersebut.